Kota Cimahi

Situs Warga Kota Cimahi, dari warga oleh warga untuk semua…




SOROT 253: Wasekjen FPI Ja’far Shodiq: “Demokrasi Itu Tidak Ideal Buat Indonesia"

VIVAnews - Ja’far Shodiq lahir di Tasikmalaya,  Jawa Barat, 15 Maret 1967. Berasal dari keluarga Nahdatul Ulama (NU), Ja’far menimba ilmu di Pesantren KH Zainal Mustofa, Sukahideng, Tasikmalaya, lalu melanjutkan studinya ke Fakultas Dakwah IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung.

Ja’far mulai bergabung di Front Pembela Islam (FPI) sejak organisasi itu berdiri 1999. Mulai menjabat Ketua DPC FPI Ciputat, lalu dia ditarik ke DPP FPI. Pada tahun 2004-2007, dia menjadi Panglima Lasykar FPI. Ia kemudian menjadi Ketua DPP Bidang Jihad FPI (2007-2009) sekaligus anggota Majelis Syuro FPI.

Pada 2012, Wakil Sekjen FPI Ustad Soleh Mahmud (Solmed), mundur dari jabatannya dengan alasan kesibukan berdakwah. Ja’far Shodiq  pun ditunjuk sebagai penggantinya.

FPI kerap dianggap organisasi kontroversial. Dikenal keras dalam aksinya, wadah ini kerap bentrok dengan banyak pihak. Misalnya, keributan anggota FPI dengan warga Sukorejo, Kendal, 18 Juli 2013 lalu. Saat itu seorang warga meninggal setelah ditabrak mobil FPI. Warga yang murka lalu membakar mobil itu.

Insiden itu menjadi sorotan nasional. FPI bahkan berani menghardik Presiden SBY, karena “ditegur” atas aksi FPI yang dinilai main hakim sendiri. SBY disebut sebagai “pecundang penyebar fitnah.” Lantas bagaimana FPI memandang hubungan Islam dan Indonesia, berikut petikannya:

Sebagai agama mayoritas, Islam punya kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan RI.  Kita mencatat toleransi dan hubungan harmonis antar agama begitu kental dalam penyusunan UUD 1945, misalnya. Namun, belakangan ini kita kerap mendengar intoleransi meningkat. Bagaimana Anda melihat Islam dan hubungannya dengan situasi bernegara saat ini?

Banyak sekali kontribusi umat Islam dalam perjuangan, menyusun teks-teks kemerdekaan, BPUPKI dan lain sebagainya. Malah kita teringat Bung Tomo mengatakan, kalau bukan dengan Allahu Akbar, bagaimana kami mempersatukan negeri ini. Itu jangan dilupakan juga, karena itu adalah sejarah bangsa ini.

Begitu juga dengan pembukaan UUD 45, mukadimahnya: “Berkat Rahmat Allah SWT negeri ini merdeka.” Jadi ini adalah sesuatu yang pantas kita syukuri, kita nikmati, kita teruskan dan terapkan sesuai keinginan pemberi kemerdekaan itu sendiri, yaitu Allah SWT dengan landasan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kalau mengenai permasalahan keharmonisan umat Islam, dari dulu juga harmonis sama agama manapun. Karena konteks toleransi beragama di dalam Islam sudah jelas, “lakum dinnukum waliyadin“, tidak ada paksaan memasukkan orang ke Islam. Justru belakangan ini kita lihat, orang-orang yang mengatasnamakan agama dan kaum minoritas ini memaksakan kehendak di tengah-tengah mayoritas. Sedangkan perundang-undangannya sudah jelas. Di mana untuk mendirikan tempat ibadah harus ada perizinan dari lingkungan setempat. Ya sama dengan umat Islam di daerah Indonesia timur atau di Bali. Ada yang 14 tahun baru bisa mendirikan Mesjid. Ya sama sebetulnya. Justru kalau kita lihat di dalam masalah ini, kalau dibilang terganggu toleransi ini, karena yang minoritas memaksakan kehendaknya di tengah-tengah kaum mayoritas.

Saudara-saudara kita yang Nasrani, akibat sedikit masalah Yasmin saja kok dibawa ke dunia internasional. Ciketing (Bekasi) juga dibawa ke dunia internasional, lalu mereka mengadakan kebaktian di jalanan, di depan Istana. Coba kita lihat pertumbuhan penduduk Indonesia sekarang. Pertumbuhan mereka ini, kalau kita lihat bagaimana pak Jusuf Kalla waktu itu menyampaikan, mestinya mereka itu sadar. Mereka ini melebihi perkembangan gereja mereka itu. Sementara Indonesia itu sangat lamban perkembangan mesjidnya itu, tidak secepat mereka. Gara-gara dua kasus saja, kok mereka ini teriak-teriak. Sebetulnya siapa sih yang membikin intoleransi itu.

Umat Islam tidak akan ada reaksi kalau tidak ada aksi, itu saja.

Mengapa ketegangan antar umat beragama meningkat justru setelah reformasi?

Kalau saya lihat karena tidak ada ketegasan pemerintah. Mestinya pemerintah ini kan berdasarkan landasan hukum. Karena kaum minoritas ini banyak juga menjadikan ruko-ruko tempat ibadah. Jadi ruko-ruko tempat kebaktian yang tidak jelas perizinannya. Ruko untuk apa dijadikan gereja. Akhirnya umat di sekelilingnya itu tersinggung juga. Sebetulnya di Indonesia ini masih tahap bagus, coba di negara lain. Kita melihat di Myanmar, bagaimana umat Islam yang minoritas dibantai, di China, di Amerika sendiri kadang-kadang umat Islam itu dipinggirkan. Nah itu menjadi hukum alam.

Tetapi di Indonesia umat Islam yang mayoritas tidak begitu. Kita akan menghargai mereka jika tidak memancing-mancing, dan mengikuti prosedur yang baik sesuai yang ada. Di masa pak Soeharto, meski bagaimana pun, dia tegas. Kalau ada yang melanggar aturan ya ditindak. Jadi tidak semena-mena. Contoh, umat Islam di daerah Papua, NTT, Bali sana umat Islam juga tidak bisa sembarangan mendirikan tempat ibadah. Justru sebetulnya hanya segelintir saja yang ingin menjadikan seakan-akan Indonesia ini intoleransi. Padahal tidak, toleransi cukup bagus, masyarakat Indonesia sangat toleran.

Apakah Indonesia hari ini sudah ideal seperti yang diinginkan umat Islam, dan kelompok minoritas dalam Islam, atau kelompok minoritas agama lain?

Sesungguhnya kalau kita ingin mencari yang ideal, kalau mau jujur apalagi dalam mengisi kemerdekaan ini, rasa-rasanya kemerdekaan itu masih terbelenggu suatu tekanan penjajahan asing. Kalau dulu memang secara fisik, kini secara ekonomi kita terjajah. Sekarang ini kita berdaulat, di bidang apa? Ekonomi kita dijajah, tapi kita tidak sadar. IMF itu kan penjajah ekonomi juga. Kalau dulu VOC, itu ya sama saja.

Jadi menurut saya belum ideal. Tapi kalau untuk masalah toleransi sangat ideal. Sungguh sangat baik toleransi beragama di Indonesia ini. Tetapi yang menjadi permasalahan di kita selain permasalahan UU dan lain sebagainya kalau kita mau jujur, dasar negara atau 4 pilar kebangsaan ini bagi umat Islam, kita ini inginnya itu. Karena negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua nilai-nilai ketuhanan itu diakomodir, baik agama mayoritas maupun minoritas.

Partai politik Islam belakangan kian turun popularitasnya, sementara semangat radikalisme Islam muncul di mana-mana. Mengapa ini bisa terjadi?

Tidak ada radikalisme dalam Islam. Karena Islam tidak mengajarkan radikal, tapi kalau yang namanya jihad, itu bukan radikal. Karena yang namanya jihad itu artinya kesungguh-sungguhan. Atau mengerahkan segala daya pemikiran kekuatan untuk kebaikan. Itu namanya jihad secara umum. Kalau masalah partai politik saya kira itu hanya pandangan masyarakat saja. Karena selama ini partai islam popularitasnya merosot dan lain sebagainya itu juga menurut survei-survei yang hanya titipan saja. Survei yang sebenarnya tidak begitu. Kami dari FPI memandang, saudara-saudara kami yang berjuang di parpol juga bagus.

Mengenai kasus yang melanda PKS? Ya itu memang ujian bagi mereka. Karena kadang-kadang mereka kurang selektif,  begitu juga PPP. Tapi semua basisnya umat Islam. Pemilih terbesar umat Islam, sesungguhnya kan begitu. Tetapi mungkin, menurut pendapat saya, saat ini kepercayaan terhadap saudara-saudara kami yang bermain di politik sedikit menurun. Mungkin mereka katakan apa bedanya partai Islam dengan partai lain. Karena mereka tidak terang-terangan mengusung Syariat Islam.

Lalu munculnya radikalisme Islam, tidak. Radikalisme Islam itu tidak ada. Apa yang dibilang radikalisme. Radikal itukan perubahan secara cepat.

Asas perangkat perundang-udangan di mata kami pergerakan Islam, memang harus diperbaiki. Kalau kita memang berbicara memperbaiki NKRI. Minuman keras, perjudian, pelacuran. Apalagi pelacuran sekarang menjadi kejahatan internasional. Kok dibiarkan. Amerika sendiri dulu pernah memerangi minuman keras tahun 1938-an, namun mereka tidak berhasil, akhirnya mereka biarkan. Nah kita tak mau melihat itu. Karena ini negara Pancasila yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Maka dalam mata kami, semua produk hukum itu harus berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan. Nah, semua yang bertentangan dengan nilai Ketuhanan itu harus tidak ada. Seperti kejahatan tadi.

Permasalahan apa yang disebut untuk kesejahteraan umat, sama. Banyak orang teriak “hentikan korupsi, katakan tidak pada korupsi”, lalu apa solusi mereka hukuman kepada yang korupsi, lalu kami umat Islam menawarkan solusi. Konsep kami dalam kibab kami adalah bagi pencuri potong tangannya. Untuk dijadikan contoh, bahwa ini adalah kejahatan, akhirnya masyarakat semakin cerdas, dan tahu.

Dalam perpektif Islam di Indonesia, masyarakat seperti apa yang Anda bayangkan di masa depan di negeri ini dalam hal keberagaman agama?

Pandangan saya ke depan, dalam perspektif Pancasila, adalah NKRI yang bersyariah. Artinya NKRI berdasarkan aturan dari pencipta manusia itu sendiri. Asasnya tetap Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. NKRI yang bersyariah itu yaitu NKRI, suatu negara, suatu bangsa yang kembali kepada nilai-nilai ketuhanan yang diyakininya. Sehingga bagi umat Islam meyakini agamanya dengan totalitas. Indonesia sangat ideal dengan Pancasila. Tapi jangan sekali-sekali mengatakan Indonesia ini negara demokrasi.

Karena, demokrasi tidak ideal buat Indonesia. Justru orang yang mengatakan Indonesia negara demokrasi, mana klausul yang mengatakan negara demokrasi, tak ada. Yang ada sila ke empat pancasila. Beda antara negara demokrasi dan musyawarah. Bedanya demokrasi satu orang satu suara. Katanya suara rakyat suara Tuhan, tidak. Musyawarah itu justru untuk mencapai kemufakatan, kebaikan. Kalau negara demokrasi, suara presiden dengan suara pelacur sama, satu. Suara orang berilmu dengan suara orang bodoh sama. Tetapi dalam musyawarah tidak. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, itu namanya musyawarah. Dan tidak boleh memusyawarahkan apa-apa yang telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Seperti menikah laki sama laki, itukan haram. Lalu dimusyawarahkan supaya dibolehkan, ada yang mengatakan solusi mengurangi jumlah penduduk, itu salah besar. Ujung-ujungnya nanti di parlemen divoting siapa yang setuju dan yang tidak. Kalau anggota dewannya gay semua bagaimana. Jadi bahaya.

Apakah Pancasila masih relevan sebagai dasar negara Indonesia?

Bagi kami FPI kalau Pancasila ditafsirkan secara baik, yakni sesuai nilai-nilai Ketuhanan, itu masih relevan. Jadi orang yang mengatakan FPI anti-Pancasila itu bohong. Kami sangat cinta Pancasila. (np)

Fri, August 16 2013 » Berita Viva

Silahkan baca juga...close
%d bloggers like this: